Pengoperasian Rusunawa Bekasi Jaya Terganjal Persoalan Perdata


Pengoperasian rusunawa (rumah susun sewa) di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sedang menghadapi masalah. Ini lantaran kontraktor yang mengerjakan pengurugan tanah lokasi perumahan itu, beberapa tahun lalu, digugat secara perdata.

Hingga kini biaya pengurugan tanah yang sudah dibangun rusunawa itu belum dibayar. Sehingga, tidak menutup kemungkinan pengoperasiannya terhambat. Namun Sekretaris Kota (Sekot) Bekasi, Tjandra Utama, mengatakan, sampai sekarang ini memang belum dioperasikan rusunawa itu, sekalipun sudah terbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Rusunawa. Namun, tidak ada kaitannya dengan gugatan kontraktor itu, sebab pada dasarnya rusunawa itu sudah bisa dilaksanakan. Hanya saja, sampai sekarang memang belum ditentukan tarif atau sewanya.

Soal pengoperasian rusunawa, kata dia, akan tetap dilanjutkan karena sudah ada penyerahan dari Departemen Pekerjaan Umum (DPU) Pusat untuk dikelola. Terkait rencana pengoperasian itulah, makanya UPTD dibentuk. “Jadi, tidak ada kaitan gugatan kontraktor itu, dengan belum dioperasikan rusunawa tersebut”, tukasnya, Senin (5/10).

Diakuinya, gugatan kontraktor itu sudah diajukan ke pengadilan terkait belum adanya pembayaran pengurugan sekitar Rp 800 juta. Pengurugan itu sendiri sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun lalu, hanya saja tidak bisa dibayarkan karena kontraktor belum mendapatkan surat perintah kerja (SPK). Tapi langsung mengerjakan pengurugan yang diduga atas persetujuan oknum pejabat. Hanya saja, pemkot tidak bisa membayarkannya karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah.

Dengan gugatan itu, menurut Tjandra tidak akan memengaruhi rencana pengoperasian rusunawa itu. Biar saja kasus Perdata itu berjalan, sementara sewa-menyewa bisa saja dilaksanakan. Sampai sekarang kondisi Rusunawa memang perlu adanya perbaikan instalasi listrik dan air bersih karena tangan-tangan jahil selama ini. Dan diharapkan bisa segera disewakan terutama setelah ditetapkan uang sewanya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bekasi, Rony Hermawan, mengatakan, hendaknya rusunawa itu dioperasikan setelah semua persoalan selesai. Kalau ada masalah hukum, harus dituntaskan kalau memang tidak bisa lagi melalui musyawarah. Jangan sampai masalah itu nantinya berdampak terhadap yang menyewa. “Makanya, saya berharap lebih baik diselesaikan persoalan yang ada,” tandasnya.

Sumber: www.republika.co.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: