Kericuhan Gedung SMPN 12


Bekasi,
Proses pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN 12 di RW 04, Perumahan Sinar Kompas Utama (SKU), Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, memicu kericuhan antarwarga, Senin (1/12). Warga perumahan tersebut terbelah, sebagian mendukung pembangunan SMPN tersebut, yang lain menolaknya. Kedua kelompok itu melakukan aksi unjuk rasa saat pemasangan plang berisi pengumuman akan dibangun gedung SMPN 12 di lahan fasos-fasum Perumahan SKU.
Kelompok warga yang menolak pendirian SMPN tersebut umumnya mereka yang tinggal di RW 04, yakni warga RT 01, 02, 03, dan 05/RW 04. Sedang yang mendukung adalah kelompok warga di RW 05, RW 01 dan sebagian kecil RW 04. Puncak ketegangan terjadi saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi hendak memasang pelang bahwa di lahan tersebut akan dibangun SMPN 12.
Kelompok warga yang menolak segera memasang portal dari besi di Jalan Mawar yang menghubungkan dengan lokasi fasos-fasum di RW 04. Mereka juga menaruh potongan kayu di ruas Jalan Mawar dan memasang sejumlah spanduk berisi penolakan pembangunan gedung sekolah.
Di pihak lain, kelompok warga pendukung pembangunan sekolah tak kalah heboh dalam unjuk rasanya. Selain memasang spanduk berisi dukungan terhadap pembangunan sekolah tersebut, mereka juga mengerahkan sebanyak 211 siswa SMPN 12 yang selama ini menumpang di SDN 05 Baktisari.
Saat tiga regu Satpol PP Kabupaten Bekasi tiba di lokasi pembangunan sekolah, kelompok antipembangunan gedung SMPN 21 berdiri berjajar di depan portal. Teriakan kelompok warga propembangunan sekolah lalu terdengar.
Kepala Seksi Ketertiban Satpol PP Kabupaten Bekasi, Rama, menyatakan bahwa kegiatan pembangunan gedung SMPN 12 tak mungkin dihentikan. Meski mereka tetap menolak membuka portal, warga tak bisa menghalangi petugas Satpol PP untuk memasang plang rencana pembangunan SMPN 12.
Menurut pejabat sementara Ketua RW 04, Batara Indra, mereka yang menolak pembangunan gedung sekolah tersebut karena menganggap Pemkab Bekasi tak konsisten. Soal lahan fasos-fasum yang akan dijadikan gedung sekolah, misalnya, seharusnya seluas 5.500 meter persegi. Tapi luas yang ada hanya 3.170 meter persegi. ”Jadi bukannya kami menghalangi program wajib belajar, tapi kami merasa lahan yang akan digunakan tak sesuai untuk pembangunan gedung sekolah,” kata Batara.
Sebaliknya, Yunus dari kelompok pendukung pembangunan gedung sekolah menyatakan bahwa gedung sekolah negeri itu dibutuhkan warga karena di wilayah tersebut terdapat sembilan sekolah dasar negeri. ”Banyaknya jumlah SDN tersebut harus diimbangi dengan sebuah gedung SMPN,” ucap Yunus yang mengaku tinggal di RT 04/RW 04.
Camat Tambun Selatan Tuktana menyatakan akan terus mengupayakan dialog antarwarga meski intinya pembangunan gedung SMPN 12 tersebut tak akan dihentikan. ”Selama ini banyak siswa di wilayah Tambun tidak tertampung di SMP. Jadi tujuan utamanya itu. Yang lain akan kita musyawarahkan,” ucap Tuktana. (mur)

sumber : Warta Kota

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: