KPK Pantau Sekolah


Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memantau proses pendidikan di DKI Jakarta, termasuk di antaranya proses pendaftaran siswa baru di sekolah-sekolah. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan komisi itu terhadap reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar beberapa waktu lalu,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Kamis (14/8).

Pemantauan terhadap sekolah-sekolah itu dilakukan setelah sekitar 10 hari yang lalu KPK menerima laporan dari orangtua murid. Mereka menginformasikan harus bayar pungutan liar (pungli) dari pengelola sekolahketika akan memasukkan anak mereka ke sana.

“Orangtua itu bahkan memiliki rekaman pembicaraannya dengan pengurus sekolah yang meminta pungli,” ucap Johan.

Langkah KPK dalam kasus itu adalah memberitahukan peristiwa itu kepada pejabat Dinas Pendidikan Pemprov DKI agar segera diselesaikan. Langkah serupa juga akan dilakukan KPK jika menerima laporan sejenis.

“Namun, tidak tertutup kemungkinan KPK turun ke sekolah tertentu yang diambil secara acak. Hal itu persis seperti yang dilakukan di Kantor Bea dan Cukai,” ucap Johan

Pada 30 Mei, KPK bersama Tim Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan inspeksi mendadak di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta. Hasilnya, ditemukan sejumlah amplop berisi uang dari beberapa perusahaan. Beberapa pegawai Bea dan Cukai dikenai sanksi administratif, bahkan ada yang sampai diproses hukum.

Mengurangi pungli

Al Aras, anggota Koalisi untuk Pendidikan Nasional, berharap pantauan yang dilakukan KPK dapat mengurangi pungli yang banyak terjadi di sekolah-sekolah di Jakarta.

“Nama KPK semoga dapat membuat pengelola sekolah berpikir beberapa kali untuk melakukan pungli.”

Menurut Aras, pungli di sekolah-sekolah di DKI Jakarta saat ini sudah parah. Pungli itu marak, terutama saat penerimaan murid baru. “Pungli itu, misalnya meminta siswa yang nilainya kurang supaya membayar sejumlah uang agar dapat masuk ke sekolah itu. Uang itu ada yang resmi masuk untuk pengembangan sekolah, tetapi juga ada yang masuk ke kantong pribadi pengelola sekolah,” kata Aras.

Dia menambahkan, di sebuah SMP negeri di Bekasi, nilai uang pelicin itu mencapai Rp 5 juta. Kondisi ini membuat siswa yang sebenarnya dapat masuk ke sekolah itu akhirnya tidak dapat diterima karena kursinya dipakai siswa lain yang mampu membayar lebih besar.***

Sumber: www.KPK.go.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: