Aparat Desa Sunat Dana BLT Hingga 50%


Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan kepada masyarakat miskin dipotong Rp20 ribu-Rp50 ribu oleh oknum aparat desa. Bahkan ada oknum ketua RT/RW yang berani memotong hingga 50% atau Rp150.000. Alasan pemotongan dana BLT itu menurut mereka untuk dibagikan kepada warga miskin lainnya yang tidak terdata atau upah ganti bensin.

Seperti warga 11 Desa di Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi. Sekitar 9.320 warga penerima BLT tidak menerima dana bantuan konpensasi BBM itu sesuai yang ditetapkan Rp300.000.

Sebut saja Ata (30) warga Kampung Tambun Rt 07/01 Desa Kertasari, Kecamatan Pabayuran, warga miskin ini hanya menerima Rp200.000. Sedang sisanya, menurut aparat desa setempat, dipotong untuk antisipasi warga miskin lain yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT.

Sementara di Desa Sumberreja dan Karangharja, Kecamatan Pabayuran pemotongan dana konpensasi hingga sebesar 50% dengan alasan yang sama.

Penyunatan dana BLT oleh aparat desa juga terjadi diwilayah lain seperti di Tangerang. Ny Rosmina,35, warga Kampung Seliong, RT 03/001, Desa Bojong Renget, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, mengaku BLT miliknya dipotong Rp20 ribu oleh RT setempat dengan alasan untuk uang bensin.

“Karena merasa tidak enak, permintaan uang Rp 20 ribu oleh RT Ali Hassan itu kami turuti, ” ujar Ny. Rosmina. Sama halnya dengan Asep,40, warga Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang mengaku dana BLT miliknya dipotong hingga Rp50 ribu oleh oknum RT dengan alasan untuk dibagikan kepada warga miskin lain yang tidak terdata.

Mengomentari masalah tersebut Direktur Eksekutif Komunike Tangerang Utara, Budi Usman, mengecam tindakan oknum RT/RW yang melakukan pemotongan dana BLT. Untuk itu ia meminta kepada Pemerintah Kabupten Tangerang agar bersikap tegas terhdap petugas-petugs wilayah yang “nakal” itu.

“Informsi seperti ini sudah kerap kami terima. Untuk itu kami masih mengumpulkan data, karena berdasarkan informasi yang berkembang, pemotongan BLT yang dilakukan oknum RT/RW tersebut karena ada keterlibatan Kepala Desa dan BPD setempat,” ujar Budi Usman.

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Mas Iman Kusnandar yang dikonfirmasi masalah tersebut mengaku tidak bisa berbuat banyak atas pemotongan BLT. Hanya saja pihaknya bisa menyarankan agar pemotongan itu dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Karena, lanjutnya, dalam Instruksi Presiden sudah diatur dengan jelas, aparat penegak hukum berwenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dalam penyaluran dana BLT yang mekanisme pencairannya menjadi tanggungjawab Kantor Pos. (Dhg/why/pk)

sumber: BekasiOnline.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: