Pembangunan Pelabuhan Internasional Bekasi Terancam Batal


Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional (PLI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), yang direncanakan dimulai tahun ini terancam batal akibat sengketa lahan.

“Padahal izin pembangunan sudah dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan dengan batas waktu selama dua tahun,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi Jamary A Tarigan, di Cikarang, Minggu (4/10).

Ia mengatakan tanah seluas 203 hektare yang rencananya akan dijadikan sebagai titik koordinat pembangunan PLI diklaim sebagai tanah milik Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jika dalam dua tahun ini, proses pembangunannya tidak berjalan, izin dicabut dan rencana yang telah kami susun sejak 1993 akan sia-sia,” katanya.

Menurutnya, Departemen Kehutanan memiliki hak atas lahan yang terletak di Desa Desa Hurip Jaya, Kecamatan Tarumajaya. “Namun dari beberapa kali hasil audiensi, kami mendapat alternatif jalan keluar. Ada kemungkinan Dephut akan memberikan hak pakai kepada Pemkab Bekasi untuk dikelola sebagai PLI,” ujarnya.

Untuk memaksimalkan wacana tersebut, kata dia, Pemkab Bekasi telah membentuk Tim A yang bertugas untuk menangani sengketa lahan tersebut, sehingga pada tahun depan pembangunannya dapat direalisasikan.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Kabupaten Bekasi, Porkas Harahap, menyatakan kekhawatirannya terhadap pihak investor melalui PT Mega Agung Nusantara yang akan hengkang akibat persoalan tersebut.

“Pihak investor telah menyiapkan dana sebesar Rp17 triliun untuk tahap pertama pembangunan. Setelah 30 tahun pengelolaannya baru akan diserahkan kepada Pemkab,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Rohkim mengatakan, eksekutif tidak memiliki alasan untuk membatalkan wacana pembangunan PLI dengan alasan apapun setelah DPRD baru-baru ini mensahkan usulan tersebut.

“Kami harapkan Pelabuhan ini kelak mendatangkan PAD (pendapatan asli daerah) dan penambahan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Pemkab Bekasi diminta tidak main-main dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan Dephut hingga status lahan tersebut jelas.
“Jangan sampai izin yang telah keluar akan sia-sia dan akhirnya rencana Pemkab Bekasi untuk mempunyai pelabuhan batal,” katanya.

Sumber: www.mediaindonesia.com (Ant/OL-7)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: